Liputan Warta Teknologi – Inspirasi – Terpercaya
Diskusi antara Mahasiswa dengan Walikota Batam di Ruang Rapat Komisi III DPRD Batam, dok.ist
LIPUTANWARTA, BATAM | Nur Ainun, Mahasiswi asal Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) yang turut serta dalam aksi unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) SI Wilayah Kepri di Kantor DPRD Kota Batam tadi sempat menyinggung masalah guru honorer yang mengajar di Pulau-pulau.
Sekurangnya, dalam aksi kali ini ada 12 isu penting yang disoroti para pendemo, yang merupakan Mahasiswa yang berasal dari beberapa Kampus di Batam.
Namun, sosok Mahasiswi UNRIKA bernama ini mengangkat dua isu penting dalam diskusi secara langsung dengan Walikota Batam, Amsakar Achmad di Ruang Komisi III, DPRD Kota Batam Pada Rabu, (27/8/25).
Kedua isu tersebut antaralain; terkait transportasi bagi para guru honorer di Pulau-pulau sekitar Batam serta Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah di Pulau.
Dalam kesempatan itu, Nur Ainun meminta kepada Pemerintah Kota Batam untuk mempertimbangkan mengenai transportasi khusus bagi para guru yang mengajar di Pulau.
“Saya minta kepada Pemerintah Kota Batam agar memberikan transportasi kepada guru sebuah boat yang layak. Terkadang ketika hujan, kami semua mengajar dengan baju yang basah,” ujar Nur.
Nur Ainun mengkritisi transportasi bagi para guru ke Pulau yang menurutnya masih minim sehingga Ia meminta untuk hal ini dapat dipertimbangkan kembali demi efektivitas mengajar di Pulau.
Nur mengatakan, hal ini berangkat dari pengalaman yang Ia rasakan langsung saat menjadi guru pengganti di Pulau Bulu, yang mana dia sempat kesulitan trasportasi saat hendak mengajar ke Pulau.
“Saya pernah menjadi guru pengganti di Pulau Bulu. Ternyata setelah saya tanya-tanya kepada guru-guru di sana, ternyata transportasinya bayar sendiri. Sedangkan untuk murid-murid yang udah ada. Guru-guru itu banyak sendiri. Jadi mungkin Ini bisa dipertimbangkan juga,” tuturnya.
Menurutnya, tenaga para pendidik mestinya didukung dengan fasilitas yang memadai agar pengajaran kepada Siswa di Pulau-pulau lebih maksimal dan efektif.
“Mungkin ini bisa jadi perhatian untuk semua bahwa tenaga pendidik itu tentunya didukung dengan fasilitas yang layak agar maksimal dalam memberikan ilmu kepada Siswa,” ucapnya.
Hal ini mendapatkan tanggapan langsung dari Walikota Batam, Amsakar Achmad. Amsakar mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan perihal ini.
Kata dia, pihaknya telah menyediakan tiga kapal ke Pulau-pulau yakni; Kapal Sri Bulang, Sri Galang dan satu lainnya, untuk membantu masyarakat, termasuk guru dan para siswa.
“Batam memiliki tiga kapal ke daerah-daerah Hinterland. Tidak ada pemilahan. Itu semua untuk kepentingan masyarakat. Tapi kalau sekiranya persoalan transportasi ini menjadi cos tambahan, tadi saya bilang sama Pak Hendri (Kadisdik Batam) coba dipertimbangkan intensif untuk guru-guru hinterland,” ucap Amsakar.
Kendati demikian, hal ini tetap menjadi pertimbangan pihaknya, mengingat jika kedepannya akan ada persoalan lainnya lagi yang lebih urgen.
“Kalau lah satu pulau sudah dihubungkan oleh 3 kapal, lalu kita harus mempersiapkan 1 kapal lagi, ini kan persoalan efisiensi. Tatkala kita butuh anggaran untuk kepentingan lain yang juga skala urgensinya tinggi. Tentu kita harus punya kalkulasi yang seperti itu,” jelasnya.
Namun menurutnya, pemberian intensif tambahan bisa menjadi solusi sederhana yang memungkinkan sebagai sebuah kebijakan mengenai keluhan guru honorer terkait minimnya transportasi di Pulau.
“Pada sisi yang lain, jika dimungkinkan pemberian intensif menjadi jauh lebih sederhana dan tidak kompleks dengan dampak ikutan yang lebih besar. Tidak menutup kemungkinan, intensif aja bisa menjadi salah satu bagian yang bisa kita ambil sebagai kebijakan kedepan. Inshaallah,” ujarnya.