
Liputan Warta.net -Buntok PATRAINDONESIA.COM (BUNTOK) – Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang ada di suatu daerah. Seperti Pajak daerah. Pajak tersebut seperti kendaraan bermotor, hotel, restoran dan lain sebagainya. Kemudian, PAD juga bisa didapatkan melalui Retribusi Daerah, contohnya retribusi parkir, retribusi pasar.
Tidak hanya itu saja, PAD juga bisa didapatkan melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti, pendapatan dari pengelolaan hutan, pendapatan dari pengelolaan tambang. Bisa juga PAD tersebut didapatkan melalui pendapatan lainnya yang sah, misalnya pendapatan dari sewa tanah, pendapatan dari jasa giro.
Sebab, PAD merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di daerah tersebut. Dengan memiliki PAD yang kuat, pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam mengelola keuangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dari sektor Pendapatan Retribusi, Kabupaten Barito Selatan (Barsel) Kalimantan Tengah, dinilai kecolongan. Kecolongan tersebut diduga dari sektor kurangnya pelayanan dan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh (RSUD JS) Buntok. Hal itu diduga selama ini, pelaksanaan General Medical Check Up (MCU) karyawan perusahaan yang berinvestasi di Barsel diduga dilaksanakan di RSUD kabupaten provinsi tetangga.
Semestinya, hal tersebut jangan sampai terjadi. Tetapi, diduga faktanya hal tersebut sudah berlangsung lama terjadi. Jikalau di suatu daerah ada RSUD yang seharusnya bisa menyediakan layanan General Medical Check Up (MCU) kepada masyarakat dan perusahaan di daerah itu, namun, pihak perusahaan memilih untuk melakukan General Medical Check Up (MCU) di RSUD kabupaten di wilayah provinsi tetangga, maka ada beberapa kemungkinan kerugian yang terjadi bagi Kabupaten Barsel.
Pertama, daerah Barsel kehilangan pendapatan. Jika perusahaan melakukan General Medical Check Up (MCU) di RSUD provinsi tetangga, maka pendapatan yang seharusnya diterima oleh RSUD Jaraga Sasameh (RSUD JS) Buntok, mungkin akan hilang. Hal ini dapat berdampak pada keuangan RSUD JS Buntok dan kemampuan mereka untuk menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat.
Kedua, kemungkinan terjadi keterbatasan akses. Jika perusahaan memilih untuk melakukan General Medical Check Up (MCU) di luar daerah, maka masyarakat daerah tersebut mungkin akan memiliki keterbatasan akses ke layanan General Medical Check Up (MCU) yang berkualitas dan terjangkau.
Oleh sebab itu, pemerintah kabupaten setempat, baik eksekutif dan legislatif harus bersinergi dan mengevaluasi guna menjawab segala persoalan tersebut, hingga pendapatan di sektor retribusi perihal dimaksud tersebut tidak kecolongan.
Perlu diingat, bahwa ada beberapa kemungkinan alasan mengapa perusahaan memilih untuk melakukan General Medical Check Up (MCU) di RSUD provinsi tetangga, bisa jadi lemahnya kualitas pelayanan yang terjadi? Jangan-jangan RSUD provinsi tetangga mungkin memiliki reputasi yang lebih baik dalam hal kualitas layanan Medical Check Up (MCU) ?
Kemudian, jangan-jangan biaya General Medical Check Up (MCU) di RSUD provinsi tetangga mungkin lebih kompetitif dibandingkan dengan RSUD daerah di Barsel? Jangan – jangan juga ketersediaan fasilitas RSUD provinsi tetangga, mungkin memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan canggih untuk melakukan General Medical Check Up (MCU) ?
Memang dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab Barsel) dinilai masyarakat untuk mengganti Direktur RSUD JS Buntok yang lama dr. H Wahyu Norman, MM, ke Direktur RSUD JS Buntok yang baru dilantik Dadang Baskoro Nugroho, Sp.PD sudah tepat.

Mengingat RSUD JS Buntok selama ini sudah banyak tertinggal dari segi fasilitas, pelayanan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu masyarakat berharap Direktur RSUD JS Buntok yang baru dilantik mampu mengejar segala ketertinggalan itu.
“Sehingga karyawan swasta yang berinvestasi di Barsel General MCUnya ke RSUD JS Buntok. Ketertinggalan itu harus dikejar oleh Direktur RSUD JS Buntok yang baru dilantik,” kata Tommy Ilham Akbar, Warga Jalan Jaya Karsa, Kelurahan Hilir Sper, Kamis (21/08/2025) di Buntok.
Sementara masyarakat Barsel lainnya Deni, mengutarakan perihal senada dengan Tommy Ilham Akbar. Dirinya menambahkan hal tersebut diperlukan evaluasi besar-besaran, khususnya mengenai peningkatan Sumber Daya Manusianya (SDM) di RSUD JS Buntok.
“Mengingat tingginya di sektor retribusi kita kecolongan selama ini. Direktur RSUD JS yang baru dilantik juga harus bekerja keras mengejar ketertinggalan itu,” demikian pungkasnya.(Maulana)
Liputan Warta Teknologi – Inspirasi – Terpercaya